Latest News

Pernikahan Dini Picu Ledakan Penduduk Tak Terkendali

pernikahan dini
Agus (kanan) - dok-ugm

Fenomena pernikahan dini disinyalir jadi di antara penyebab naiknya jumlah masyarakat di indonesia yang tidak teratasi. Walau terhitung tetap rendah, hasil Survey Demografi serta Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 jadi pukulan berat pemerintah.

Data survey SDKI menunjukkan tingkat kelahiran ( tfr ) nasional meningkat dari 2, 41 jadi 2, 6, namun di Yogyakarta tunjukkan peningkatan dari 1, 93 jadi 2, 1. “Pasca reformasi, bidang kependudukan kurang memperoleh perhatian. Perihal ini pasti jadi beban pemerintah, karena walau kenaikan tersebut 0 koma implikasinya pada jutaan orang, ” tutur dr. Agus Heruanto Hadna, di aditorium Pusat Studi Kependudukan serta Kebijakan UGM ( 27/3/2013 ).

Agus Hadna memaparkan sejumlah 5, 4 % remaja pernah lakukan hubungan seks pranikah, serta sejumlah 11, 2 hubungan pranikah tersebut berakhir dengan kehamilan. Peran bkkbn untuk mensosialisasikan mengembangkan keluarga kecil sejak th. 2000 pun dinilai gagal.

Dikatakannya, tugas pengendalian masyarakat yang tentunya dikerjakan BKKBN, dikerjakan juga oleh instansi lain. Hingga program kependudukan bukan hanya lagi jadi program utama tetapi jadi program bayangan. “Kondisi inilah yang mengakibatkan remaja tidak mengetahui alat kontrasepsi, serta moto dua anak lebih terkadang diplesetkan serta saat ini sudah diganti dua anak cukup, ” tutur Kepala PSKK UGM itu.

Didalam seminar yang mengulas isu-isu terkini tentang kependudukan yang diadakan PSKK UGM, Agus Hadna berpendapat arus migrasi turut jadi penyebab naiknya bertambahnya masyarakat tidak teratasi di Yogyakarta. Mereka yaitu masyarakat umur 15-49 th yang lakukan migrasi keluar, tetapi data hasil kelahiran tetap ditinggal di tempat asal hingga menambah tfr. “Angka tersebut dihitung berdasar jumlah anak lahir per wanita umur 15-49 th. Serta jumlah migran yang masuk ke Yogyakarta sebesar 16 %, ” tuturnya.

Berkenaan unmet need atau keperluan kontrasepsi, Agus mengakui keperluan tersebut tidak terpenuhi. Di th 2007 keperluan tersebut tetap sebesar 8, 5 % meningkat jadi 9, 1 % di tahun 2012.

“Belum lagi saat ini nampak kelompok pro-natalis, sehingga terlampau berat untuk menurunkan. Cina dulu belajar pada kita saat ini jadi berbalik. Jalan keluar tentunya kembalikan bidang kependudukan dengan program KB sebagai di antara kebijakan pembangunan nasional, ” pungkasnya. Lantas, bagaimana atau dengan terapi apa cara mencegah terjadinya pernikahan dini?